JAM KERJA PNS PALING SEDIKIT 37,5 JAM PER MINGGU, BAGAIMANA DENGAN JAM KERJA GURU???

Di kalangan guru muncul beragam penafsiran  tentang ketentuan jam kerja pegawai negeri sipil sebanyak 37,5 jam perminggu dalam implementasinya bagi tugas-tugas guru. Perkembangan berikutnya mulai serius setelah terdeteksi adanya penafsiran-penafsiran yang TIDAK TEPAT, baik yang diungkapkan secara lisan maupun tertulis.

Sumber Rujukan Apa yang perlu kita Cermati ???

Sebagai bahan rujukan kita dalam diskusi ini adalah 4 (empat) peraturan perundang-undangan dan 1 (satu) pedoman, yaitu ; (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, (3) Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas`Satuan Pendidikan, (4) Kepres RI Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan karyawan Direktorat Jenderal PMPTK Depdiknas.

 

Hal Penting apa saja yang perlu di kaji dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN ???

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 2

1. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

 

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. ineningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

   

Hal Penting apa saja yang perlu dicermati dari PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU

 

Pasal 52

(1)   Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok :

1. Merencanakan pembelajaran
2. Melaksanakan pembelajaran
3. Menilai hasil pembelajaran
4. Membimbing dan melatih peserta didik; dan
5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru

(2)   Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memnuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dan pemerintah atau pemerintah daerah.

PENJELASAN ATAS PP RI NO 74 TAHUN 2008

Pasal 52 ayat (2)

Istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.

 

 

Hal Penting Apa yang harus di cermati dari PERMENDIKNAS NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU DAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN.

 

Pasal 1

1. Beban kerja guru paling sedikit ditetapan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah.

  Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan menteri ini diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

 

Hal penting apa yang perlu dicermati dari : PEDOMAN PELAKSANAKAN TUGAS GURU DAN KARYAWAN DIREKTORAT JENDERAL PMPTK DEPDIKNAS

 

Bab II Bagian B Jam Kerja

Peraturan ....  Beban kerja guru untuk melaksanakan kegiatan tatap muka tersebut merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja (@ 60 menit dalam 1 (satu) minggu.

 

Bab II Bagian C Pengertian Tatap Muka

Peraturan .... Dengan demikian yang dapat dihitung sebagai tatap  muka guru adalah alokasi jam mata pelajaran dalam 1 (satu) minggu yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah/madrasah.

Bab II Bagian D Uraian Tugas Per Jenis Guru      ..... 1 Guru mata Pelajaran/Guru Kelas

 

Nomor	Jenis Kerja Guru	Tatap Muka	Bukan Tatap Muka
1	Merencanakan Pembelajaran		V
2	Melaksanakan Pembelajaran	V
3	Menilai Hasil Pembelajaran	V*	V**
4	Membimbing dan Melatih Peserta Didik	V***	V****
5	Melaksanakan Tugas Tambahan		V

 

Keterangan :

V* = menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan tatap muka seperti ulangan harian

V** = menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakan dalam waktu tertentu seperti UTS dan akhir semester

V*** = membimbing dan melatih peserta didik yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran/tatap muka

V**** = membimbing dan melatih peserta didik yang dilaksanakan pada kegiatan pengembangan diri/ ekstrakurikuler.

 

Hal Penting apa saja Yang perlu di cermati dari : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1995 TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

1. Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
2. Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:

a.Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 16.00 Waktu istirahat: Jam12.00 - 13.00

b.Hari Jumat:Jam 07.30 - 16.30 Waktu istirahat:Jam 11.30 - 13.00.

 

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

b. Lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA);

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah dengan koordinasi dan setelah mendapatpersetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Produk hukum yang mengatur jam kerja PNS
1 ) PP no 53 tahun 2010
Pasal 3 angka 11
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
Penjelasan PP no 53 tahun 2010 pasal 3 angka 11
Yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Tabel. Hukuman Disiplin Bagi PNS Yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja

NO	Tidak Masuk	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman
1	5 Hari Kerja	Ringan	Teguran lisan
2	6 – 10 Hari Kerja	Ringan	Teguran tertulis
3	11 – 15 Hari Kerja	Ringan	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	16 – 20 Hari Kerja	Sedang	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
5	21 – 25 Hari Kerja	Sedang	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
6	26 – 30 Hari Kerja	Sedang	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
7	31 – 35 Hari Kerja	Berat	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
8	36 – 40 Hari Kerja	Berat	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
9	41 – 45 Hari Kerja	Berat	Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu
10	> 46 Hari Kerja	Berat	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Penguatan :

Dalam hal ini yang lebih penting adalah menyikapi peraturan secara arif dan mampu melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab Kita selaku Guru merasa bangga dengan status dan martabat kita, Profesonalitas kita di akui oleh Bangsa ini, harapan besar akan perubahan masa depan Bangsa yang lebih baik ada di pundak kita ... Mari kita sikapi parturan-parturan yang mengikat kita ... berusaha secara maksimal untuk melaksanakannya dengan PENUH TANGGUNG JAWAB.... JAUHI SALAH BERSIKAP.... SEMANGAT  KEBERSAMAAN KITA JUNJUNG TINGGI...mari kita fahami secara utuh dan menyeluruh tidak secara parsial. Trimakasih .... selamat berjuang